Berkabar.co – Jakarta. Anggota Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Konawe Utara melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait sejumlah agenda strategis sektor pertambangan mineral di Kabupaten Konawe Utara, meliputi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta perekrutan tenaga kerja lokal oleh perusahaan pertambangan.
Rombongan DPRD Konawe Utara tersebut terdiri dari Ketua Komisi I, Asmawati, A.Md, bersama anggota Komisi I Abdul Halim Alkaf, S.Si dan Abd Malik, S.H., M.Si. Turut hadir anggota Komisi III, Hj. Mawarni, S.Si dan Hamiria.
Saat dikonfirmasi Tim Berkabar.co, anggota Komisi III DPRD Konawe Utara, Hj. Mawarni, S.Si, menyampaikan bahwa kunjungan konsultasi ke Kementerian ESDM merupakan salah satu upaya DPRD untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor pertambangan di Kabupaten Konawe Utara.
Menurutnya, keberadaan perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Konawe Utara harus berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap ke depan tata kelola pertambangan di Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan lebih baik, tertib, dan teratur, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan.
Selain persoalan regulasi dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat melalui program CSR/PPM, Hj. Mawarni juga menyoroti pentingnya keberpihakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap tenaga kerja lokal.
“Kami berharap para pemegang IUP yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara ke depan lebih pro terhadap tenaga kerja lokal. Masyarakat daerah harus diberikan kesempatan dan ruang untuk bekerja di perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya,” demikian harapan Hj. Mawarni.
Ia menilai, keterlibatan tenaga kerja lokal merupakan salah satu aspek penting agar keberadaan investasi pertambangan dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat Konawe Utara.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tengah aktivitas eksploitasi sumber daya alam di daerahnya sendiri, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan meningkatkan taraf hidup melalui peluang pekerjaan yang tersedia.
Lebih lanjut, agenda konsultasi tersebut juga membahas pentingnya kewajiban perusahaan dalam menjalankan program CSR/PPM secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
DPRD Konawe Utara berharap melalui koordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, berbagai persoalan dan kebutuhan daerah di sektor pertambangan dapat memperoleh penjelasan serta masukan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Kunjungan kerja ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 8 hingga 12 November 2026, berdasarkan Surat Tugas DPRD Kabupaten Konawe Utara Nomor 00.1.2.2/208/DPRD/XI/2026 tertanggal 6 November 2026 yang ditandatangani Ketua DPRD Konawe Utara, Herman Sewani, S.H.
Melalui konsultasi tersebut, DPRD Konawe Utara berharap ke depan pengelolaan sektor pertambangan mineral dapat semakin tertata, kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta peluang kerja bagi putra-putri daerah semakin terbuka.
Redaksi : Berkabar.co
