Berkabar.co – Jakarta . Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait sejumlah persoalan strategis di sektor pertambangan mineral yang dinilai penting bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Utara.
Rombongan DPRD Konawe Utara yang melaksanakan konsultasi tersebut terdiri dari Ketua Komisi I, Asmawati, A.Md, bersama anggota Komisi I Abdul Halim Alkaf, S.Si dan Abd Malik, S.H., M.Si. Turut serta anggota Komisi III, Hj. Mawarni, S.Si dan Hamiria.
Berdasarkan surat resmi DPRD Konawe Utara Nomor 100.1.4/59/DPRD/XI/2026 tertanggal 6 November 2026, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus konsultasi dan koordinasi dengan pihak Kementerian ESDM.
Pertama, terkait penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Konawe Utara. Agenda ini menjadi bagian penting dalam mendorong hadirnya regulasi daerah yang dapat menjadi landasan pengelolaan sektor pertambangan secara terarah, tertib, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan daerah.
Kedua, menyangkut kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral di Kabupaten Konawe Utara.
Ketiga, mengenai perekrutan tenaga kerja lokal oleh perusahaan pertambangan mineral yang beroperasi di wilayah Konawe Utara. Hal ini menjadi perhatian DPRD agar keberadaan investasi pertambangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, khususnya dalam membuka kesempatan kerja bagi putra-putri daerah.
Saat dikonfirmasi Tim Berkabar.co, anggota Komisi I DPRD Konawe Utara, Abdul Halim Alkaf, S.Si, menyampaikan bahwa konsultasi tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, khususnya dalam mendorong tata kelola pertambangan yang memberikan manfaat bagi daerah.
Menurutnya, sejumlah persoalan di sektor pertambangan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan penyusunan regulasi daerah, pelaksanaan kewajiban CSR/PPM, serta keterlibatan tenaga kerja lokal dalam aktivitas perusahaan pertambangan.
Ia berharap melalui konsultasi tersebut, DPRD Konawe Utara memperoleh masukan, penjelasan, serta arahan dari Kementerian ESDM sebagai bahan dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, ketiga agenda tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, dan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Konawe Utara.
DPRD Konawe Utara memandang bahwa pengelolaan sumber daya mineral tidak hanya berkaitan dengan aktivitas investasi dan produksi perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal.
Melalui konsultasi dan koordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM ini, DPRD Konawe Utara diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah kebijakan daerah dalam mewujudkan pengelolaan pertambangan mineral yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Konawe Utara.
Kunjungan kerja tersebut dijadwalkan berlangsung selama lima hari, terhitung sejak 8 hingga 12 November 2026, berdasarkan Surat Tugas DPRD Kabupaten Konawe Utara Nomor 00.1.2.2/208/DPRD/XI/2026 yang ditandatangani Ketua DPRD Konawe Utara, Herman Sewani, S.H.
Redaksi : Berkabar.co
