Lima Tahun Diduga Abaikan Reklamasi, PT SBP Disorot : Lahan Warga Diduga Jadi Lokasi Pembuangan Limbah Tambang di Puusuli

oleh -10 Dilihat
Ketgam : Kondisi Lahan Warga ( Bersertifikat ) Diduga Jadi Lokasi Pembuangan Limbah Tambang di Desa Puusuli.

Berkabar.co – Konawe Utara – Sultra. Aktivitas pertambangan nikel PT Sumber Bumi Putera (SBP) di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan setelah muncul sejumlah dugaan pelanggaran terkait penggunaan lahan masyarakat, pengelolaan material sisa tambang, hingga kewajiban reklamasi.

Persoalan tersebut mencakup dugaan aktivitas penambangan tanpa izin maupun kesepakatan dengan pemilik lahan, pembuangan material sisa penambangan nikel ke lahan masyarakat yang telah bersertifikat, serta dugaan pengabaian kewajiban reklamasi selama kurang lebih lima tahun.

Rangkaian persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Penambangan Diduga Tanpa Izin dan Kesepakatan Pemilik Lahan

Salah satu persoalan yang dipersoalkan pihak ahli waris adalah dugaan aktivitas penambangan nikel di atas lahan milik masyarakat tanpa adanya izin maupun kesepakatan dengan pemilik lahan.

Pihak ahli waris / Pemilik Lahan mempertanyakan dasar perusahaan melakukan aktivitas penambangan di atas tanah yang diklaim sebagai hak milik keluarga mereka.

Mereka menegaskan bahwa kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak serta-merta menghilangkan kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan hak atas tanah masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lahan Masyarakat Diduga Menjadi Lokasi Pembuangan Material Sisa Tambang

Persoalan berikutnya adalah dugaan pembuangan material sisa penambangan nikel ke lahan masyarakat tanpa izin atau persetujuan pemilik tanah.

Menurut pihak ahli waris, aktivitas tersebut berdampak terhadap kondisi lingkungan di sekitar lahan. Bahkan, tumpukan material batuan dikhawatirkan meningkatkan risiko longsoran batu yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Kondisi tersebut membutuhkan pemeriksaan teknis secara langsung oleh instansi berwenang, termasuk untuk memastikan jenis material, lokasi pembuangan, stabilitas tumpukan batuan, serta potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

BACA JUGA:  Motif pelaku Pencurian Aset Bapenda Sultra adalah faktor ekonomi dan Kecanduan judi online

Kewajiban Reklamasi Diduga Diabaikan Selama Lima Tahun

Tidak kalah penting, pihak ahli waris/Pemilik Lahan juga mempersoalkan dugaan kelalaian perusahaan dalam melaksanakan kewajiban reklamasi selama kurang lebih lima tahun.

Padahal, reklamasi merupakan kewajiban penting bagi pemegang IUP dalam rangka memulihkan fungsi lingkungan pada wilayah bekas kegiatan pertambangan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.

Pihak ahli waris / Pemilik Lahan meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap dokumen rencana reklamasi, pelaksanaan reklamasi di lapangan, serta kewajiban penempatan dan pencairan jaminan reklamasi sesuai ketentuan.

Dinilai Bertentangan dengan Kaidah Pertambangan yang Baik

Apabila dugaan-dugaan tersebut terbukti, persoalan ini berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara maupun perlindungan lingkungan hidup.

Aktivitas pertambangan seharusnya dilaksanakan dengan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik atau Good Mining Practice, termasuk memperhatikan keselamatan, pengelolaan lingkungan, perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Karena itu, pihak ahli waris meminta persoalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai sengketa antara perusahaan dan pemilik lahan, tetapi juga perlu diperiksa dari aspek kepatuhan perusahaan terhadap seluruh kewajiban pertambangan.

Ahli Waris /Pemilik Lahan : Kami Sudah Bertahun-Tahun Mencari Keadilan

Ahli waris / pemilik lahan, Aryo Herwanda NAIS, S.KM., sebelumnya mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Berbagai upaya telah ditempuh untuk memperoleh kejelasan, tetapi hingga kini pihaknya mengaku belum mendapatkan penyelesaian yang diharapkan.

Bahkan, pengaduan mengenai dugaan pelanggaran perusahaan telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) RI.

Namun, menurut Aryo, proses penanganan pengaduan tersebut justru berujung pada mediasi antara pihak perusahaan dan pemilik lahan tanpa menghasilkan solusi konkret.

BACA JUGA:  DPP GARDA R.I Tantang APH: Buktikan Penegakan Hukum Nyata, Dugaan Tambang Ilegal di Lonjoboko Disorot

Ia mempertanyakan mengapa substansi laporan mengenai dugaan pelanggaran perusahaan belum memperoleh kejelasan melalui pemeriksaan yang transparan.

Bagi pihak ahli waris, hal paling mendasar yang ingin diketahui adalah apakah aktivitas perusahaan yang dilaporkan mengandung pelanggaran hukum atau tidak.

Mereka berharap Ditjen Gakkum RI melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen pengaduan dan bukti pendukung, termasuk verifikasi lapangan apabila diperlukan.

Desak Pemeriksaan Menyeluruh terhadap PT SBP

Pihak ahli waris berharap instansi terkait, baik di bidang pertambangan maupun penegakan hukum lingkungan hidup, segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas PT SBP di Desa Puusuli.

Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup legalitas penggunaan lahan, pengelolaan material sisa tambang, potensi ancaman longsoran batu, kondisi lingkungan, serta pelaksanaan kewajiban reklamasi.

Apabila ditemukan pelanggaran, mereka meminta agar tindakan tegas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih mengupayakan konfirmasi resmi dari manajemen PT Sumber Bumi Putera terkait berbagai dugaan yang disampaikan pihak Pemilik Lahan / ahli waris.

Redaksi juga membuka ruang klarifikasi kepada Ditjen Gakkum RI mengenai perkembangan pengaduan, tahapan pemeriksaan, serta tindak lanjut yang telah dilakukan.

Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh instansi berwenang. Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait.

Sebab, aktivitas pertambangan tidak hanya menyangkut kepentingan investasi dan produksi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, keselamatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

 

Laporan : Redaksi