Berkabar.co – Jakarta. Panggung politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026).
Kabar tersebut mencuat di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen menyusul polemik persyaratan dokumen pendidikan Gibran yang kini menjadi perhatian sejumlah lembaga negara.
Informasi pengunduran diri tersebut dibenarkan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi. Ia mengonfirmasi kabar tersebut ketika dimintai keterangan oleh awak media.
“Betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Sementara itu, sumber yang disebut berasal dari lingkaran dekat Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” ungkap sumber tersebut sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Penyerahan surat itu disebut berlangsung setelah Presiden Prabowo kembali dari agenda kunjungan kerja di Provinsi Aceh.
Tekanan Politik Menguat, 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Kabar pengunduran diri Gibran muncul bersamaan dengan perkembangan politik di Gedung DPR RI.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, membenarkan bahwa usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dan akan diproses melalui mekanisme kelembagaan.
Adapun rincian dukungan dari delapan fraksi tersebut meliputi :
– Fraksi PKS sebanyak 28 anggota.
– Fraksi NasDem sebanyak 19 anggota.
– Fraksi PKB sebanyak 18 anggota.
– Fraksi Partai Demokrat sebanyak 18 anggota.
– Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota.
– Fraksi Partai Golkar sebanyak 11 anggota.
– Fraksi Partai Gerindra sebanyak 11 anggota.
– Fraksi PAN sebanyak 1 anggota.
Menurut Saan, usulan tersebut memenuhi persyaratan awal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat karena didukung lebih dari 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.
Rencananya, usulan tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, pengajuan HMP bukan berarti Wakil Presiden secara otomatis diberhentikan. Masih terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum adanya keputusan pemberhentian.
Sebelumnya, Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Sebelum kabar penyerahan surat pengunduran diri mencuat, Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya membenarkan adanya pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat pengunduran dirinya di tengah dinamika persoalan dokumen pendidikan yang berkembang.
Presiden Prabowo, menurut keterangan yang disampaikan Mensesneg, mengarahkan agar persoalan tersebut ditempuh melalui jalur hukum.
Perkembangan ini kemudian menjadi perhatian publik setelah muncul informasi bahwa surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada Presiden pada Rabu sore.
Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden?
Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta menjadikan jabatan tersebut kosong hanya berdasarkan kabar atau pernyataan pihak tertentu.
Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.
Karena itu, proses pengunduran diri harus dilihat berdasarkan dokumen resmi dan tindak lanjut sesuai mekanisme konstitusi.
Publik Menunggu Kepastian dari Istana
Hingga informasi ini disusun, perkembangan mengenai penyerahan surat pengunduran diri tersebut masih menunggu penjelasan resmi lebih lanjut mengenai status dan tindak lanjut administrasi maupun konstitusionalnya.
Konfirmasi Budi Arie Setiadi serta keterangan sumber dekat Gibran menjadi informasi penting yang telah diberitakan sejumlah media nasional.
Namun, kepastian mengenai proses pengunduran diri dan status jabatan Wakil Presiden tetap perlu merujuk pada pernyataan serta keputusan resmi lembaga negara yang berwenang.
Situasi ini menempatkan dinamika politik nasional pada babak baru. Di satu sisi, DPR tengah memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat dari 120 anggotanya. Di sisi lain, muncul kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi Istana Kepresidenan mengenai perkembangan tersebut.
Redaksi Berkabar.co akan terus memantau perkembangan informasi dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak Istana Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, DPR RI, maupun pihak Gibran Rakabuming Raka.
Laporan : Redaksi
