Berstatus Tersangka Dugaan Penipuan, Anggota DPRD Konut Jalil Tak Hadiri Panggilan Polisi, Kuasa Hukum Korban Desak Jemput Paksa

oleh -28 Dilihat

Berkabar.co – Jakarta.  Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara, yang juga anggota DPRD Konawe Utara dari Komisi III, Jalil, menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Pusat.

Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, Jalil disebut tidak menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai tersangka yang dijadwalkan penyidik. Ketidakhadirannya itu, menurut keterangan kuasa hukum korban, disertai alasan sakit.

Kuasa hukum korban, Muhammad Arsyad Kunnu, S.H., menegaskan bahwa status hukum Jalil dalam perkara tersebut telah meningkat menjadi tersangka. Karena itu, ia menilai yang bersangkutan semestinya memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

“Beliau ini kan sudah tersangka, sudah penetapan tersangka. Sekarang, dua hari yang lalu, mestinya hadir sebagai tersangka untuk dimintai keterangannya. Tapi alasannya adalah sakit, sehingga dia tidak hadir dari pemanggilan itu,” ujar Arsyad Kunnu melalui sambungan WhatsApp, Kamis (19/11/2026).

Menurut Arsyad, persoalan utama yang menjadi perhatian pihak korban saat ini adalah ketidakhadiran Jalil dalam panggilan pemeriksaan pertama setelah penetapan status tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat.

Ia berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tidak berlarut-larut, mengingat perkara tersebut telah memasuki tahapan penyidikan dengan penetapan tersangka.

BACA JUGA:  Terlibat Mafia Ore Nikel, Eks Kepala KUPP Kolaka Divonis 5 Tahun Penjara

“Intinya, dia tidak hadir dari pemanggilan itu, padahal sudah tersangka di Polres Metro Jakarta Pusat. Ini pemanggilan pertama terhadap Saudara Jalil, anggota DPRD Konawe Utara dari Partai NasDem, dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan,” tegasnya.

Penyidik Telah Berkoordinasi dengan Gubernur Sultra

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke-4 Polres Metro Jakarta Pusat tertanggal 10 November 2026, dalam perkara laporan polisi Nomor LP/B/1181/V/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 10 Mei 2025, penyidik juga telah melakukan koordinasi dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Koordinasi tersebut berkaitan dengan proses pemanggilan Jalil yang diketahui merupakan anggota DPRD Konawe Utara dari Komisi III.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP lama, dengan rujukan penyesuaian pasal sebagaimana tercantum dalam dokumen perkembangan penyidikan, yakni Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kuasa Hukum Desak Penyidik Bertindak Tegas

Memasuki tahapan pemanggilan berikutnya, Arsyad Kunnu meminta penyidik Polres Metro Jakarta Pusat tetap menjalankan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menegaskan, apabila panggilan berikutnya tidak dipenuhi tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, penyidik diharapkan mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang tersedia, termasuk upaya menghadirkan tersangka secara paksa sesuai prosedur.

BACA JUGA:  Motif pelaku Pencurian Aset Bapenda Sultra adalah faktor ekonomi dan Kecanduan judi online

“Menuju ke panggilan kedua. Jadi, hari Rabu tidak datang, panggilan berikutnya seharusnya ditindaklanjuti. Apabila panggilan kedua dan ketiga tidak diindahkan, maka sepatutnya pihak penyidik Polres Metro Jakarta Pusat melakukan tindakan jemput paksa sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.

Arsyad kembali menegaskan bahwa pihaknya berharap penyidik tidak membiarkan proses penanganan perkara berlarut-larut. Menurutnya, pemanggilan terhadap tersangka merupakan bagian penting dari proses penyidikan untuk memberikan kejelasan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Menunggu Klarifikasi Pihak Jalil

Di sisi lain, alasan ketidakhadiran Jalil karena sakit sebagaimana disampaikan kuasa hukum korban menjadi bagian dari informasi yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak yang bersangkutan maupun penyidik.

Hingga berita ini disusun, keterangan langsung dari Jalil mengenai ketidakhadirannya dalam panggilan pemeriksaan tersebut belum termuat dalam pemberitaan ini. Klarifikasi dari Jalil maupun pihak terkait lainnya tetap diperlukan untuk menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Perlu ditegaskan, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta menjadikan yang bersangkutan terbukti bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 

Laporan : Redaksi