Ketua Komisi III DPRD Konut Soroti OPD “Cari Muka”, Dinas Pendidikan Dinilai Abai pada Masalah Sekolah

oleh -250 Dilihat
Ketgam : Samir, S.IP,.M.Si Ketua Komisi III DPRD Konawe Utara.

Berkabar.co – Konawe Utara. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Samir, S.IP,.M.Si melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Utara yang dinilai lamban menangani persoalan sekolah terdampak aktivitas lingkungan dan pertambangan.

Politisi Partai Hanura itu mengaku geram setelah mengetahui kondisi SD Negeri 5 Langgikima di Desa Lameruru yang tergenang air hingga mengganggu proses belajar mengajar. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya mendapat penanganan cepat dari instansi terkait.

“Repot ini Konawe Utara. Dinas PK tidur saja nda usah turun lapangan. Nanti ada masalah baru pura-pura turun,” ujar Samir dengan nada kesal, Kamis (7/5/2026).

Anggota DPRD 4 Periode Tersebut mengungkapkan, sebelumnya pihak DPRD telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan identifikasi terhadap sekolah-sekolah yang terdampak aktivitas pertambangan di Konawe Utara. Namun hingga kini, hal tersebut dinilai belum dilakukan secara maksimal.

BACA JUGA:  Siap Gelar Muscab VI, PBB Konut Siapkan Pemimpin Baru dan Strategi Politik !

“Kami sudah sampaikan identifikasi semua sekolah yang terdampak dengan pertambangan. Tapi sampai saat ini mereka tidak lakukan,” katanya.

Ketua DPC Hanura Konawe Utara itu juga menyoroti pola kerja sejumlah pimpinan OPD yang dinilai lebih banyak mengikuti agenda kepala daerah dibanding menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Ini pimpinan SKPD di mana ada Bupati di situ mereka kumpul. Bupati harus tegas, tegur toh kadis-kadis nda usah mengekor terus” tegasnya.

Ia menilai, dengan anggaran Dinas Pendidikan yang mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun, seharusnya persoalan sekolah dapat ditangani lebih cepat dan serius.

BACA JUGA:  PEMDA KONAWE UTARA GELAR KEMAH BAKTI EKSEKUTIF 2025 PERINGATI HARI PRAMUKA KE-64 dan HUT RI KE-80

“Tiap tahun anggaran Dinas Pendidikan ratusan miliar. Dinas P & K wajib turun lapangan bereskan semua masalah. Nanti banjir sekolah baru mereka tahu,” ujarnya.

Samir juga menegaskan bahwa kepala OPD seharusnya hadir membawa solusi, bukan justru menunggu persoalan menjadi viral terlebih dahulu sebelum bergerak.

“Pak Bupati itu ingin Kepala OPD datang lapor masalah sudah Selesai, Bukan datang bawah masalah. Ini nanti viral Bupati Turun lapangan baru semua kadis turun. OPD kerja Profesional Saja Tidak usah cari muka sama Bupati,” tutupnya.

 

Laporan : Redaksi