Berkabar.co – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh informasi adanya pihak–pihak yang mengaku sebagai Pimpinan dan pegawai KPK, yang kemudian mencoba melakukan modus-modus penipuan.
Oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut melakukannya dengan cara membuat foto profil pimpinan KPK pada kontak telepon atau whatsapp dan menghubungi sejumlah pihak, salah satunya menawarkan untuk membantu memenangkan proses lelang barang rampasan di KPK.
Selain itu, oknum lainnya mengaku sebagai pegawai pada Pusat Edukasi Anti-Korupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, yang menghubungi beberapa pihak untuk mengikuti kegiatan orientasi Pendalaman Tugas atau Bimtek. Salah satunya informasi ini beredar di wilayah Sulawesi.
KPK meminta masyarakat harus lebih berhati-hati dengan berbagai modus penipuan, pemalsuan, ataupun pemerasan yang mengatasnamakan pimpinan, dewan pengawas, ataupun pegawai KPK.
Kami sampaikan bahwa :
1. Dalam menjalankan setiap penugasan, Pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK
2. Pegawai KPK dilarang menjanjikan/menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun;
3. Adalah tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa ‘mengurus’ suatu kasus yang penanganannya dilakukan oleh KPK;
4. KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai ‘perpanjangan tangan’, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK;
5. KPK tidak pernah menerbitkan ataupun bekerja sama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK;
6. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah;
7. Situs resmi yang dikelola oleh KPK adalah situs internet yang beralamat di www.kpk.go.id;
8. Perangkat sosialisasi antikorupsi baik berupa buku, poster, maupun brosur yang diterbitkan oleh KPK diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara cuma-cuma (gratis);
9. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis.
KPK juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan aduan langsung ke KPK atau ke kantor kepolisian setempat jika menemukan pihak-pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK dan diduga melakukan pelanggaran. Masyarakat dapat melaporkannya ke KPK melalui Call Center 198.
Laporan Redaksi
