Berkabar.co – Jakarta, 22 November 2025 Konsorsium Putra Daerah Wiwirano–Landawe–Langgikima (KPD–WILALANG) menyampaikan sikap resmi terkait maraknya informasi destruktif yang diarahkan kepada PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (AKP). Informasi-informasi tersebut sebagian besar disebarkan oleh pihak luar yang tidak memiliki basis sosial dan historis di wilayah Konawe Utara, khususnya di tiga kecamatan Wilalang. Atas dasar itu, KPD–WILALANG merasa perlu menyampaikan klarifikasi berbasis fakta.
Ketua Koalisi Rakyat Konawe Utara untuk Keadilan Tambang, Hendrik, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi langsung ke site PT AKP untuk memastikan kebenaran isu-isu negatif yang selama ini disebarkan. “Kami tidak membangun pendapat berdasarkan rumor. Kami turun, kami lihat, kami periksa, kami dialog. Dan hasilnya sangat kontras dengan narasi manipulatif yang disebarkan oleh pihak-pihak yang menyerang perusahaan,” tegas Hendrik.
Menurut Hendrik, alasan investigasi dilakukan adalah karena PT AKP menjadi target pembusukan oleh beberapa media luar, LSM luar, dan lembaga yang tidak berbasis di Konawe Utara. “Kami tidak ingin perusahaan yang bekerja secara resmi dihancurkan oleh opini yang tidak berdasar. Jika tuduhan mereka benar, kami sendiri yang akan turun paling depan melakukan aksi protes,” ujarnya.
Namun, kenyataannya justru berbalik. Berdasarkan fakta lapangan, AKP menunjukkan tata kelola yang baik, komitmen sosial yang kuat, dan pola interaksi yang humanis terhadap masyarakat dan pekerja. Temuan ini bertolak belakang 180 derajat dengan narasi buruk yang beredar.
Salah satu temuan investigasi paling penting adalah fakta mengenai aksi demonstrasi destruktif yang dilakukan kelompok tertentu. Berdasarkan data lapangan, aksi tersebut mengakibatkan 3 unit kendaraan dirusak, 7 orang security dipukul, serta 2 pekerja lokal asal Landawe dianiaya. Semua korban adalah putra daerah WILALANG, bukan orang luar.
Hendrik mengatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut otomatis memberi hak hukum bagi para korban untuk melaporkan pelaku. “Ini bukan kriminalisasi. Ini konsekuensi hukum. Siapa pun yang memukul orang, merusak kendaraan, dan mengancam keselamatan pekerja harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Hendrik.
Ia juga menegaskan bahwa gerakan destruktif tidak boleh disebut sebagai perjuangan buruh. “Perjuangan buruh itu terhormat, damai, dialogis, dan berbasis data. Bukan dengan memukul security dan merusak fasilitas perusahaan. Itu bukan perjuangan, itu vandalisme,” tambahnya.
Dari Kecamatan Langgikima, Uksal Tepamba, Ketua Umum LEPERASI KONUT, memberikan pernyataan bahwa narasi yang menyerang perusahaan telah menciptakan gambaran keliru di publik. “Kami memeriksa langsung struktur kerja, kondisi sosial, serta pola manajemen di lapangan. Yang kami temukan adalah keterbukaan dan komitmen perusahaan terhadap masyarakat lokal,” ujar Uksal.
Uksal menambahkan bahwa justru perusahaan-perusahaan resmi seperti AKP yang membawa stabilitas ekonomi ke masyarakat. “Tuduhan provokatif tanpa data hanya memicu kegaduhan yang merugikan buruh lokal. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi,” katanya.
Sementara itu, Gafur, SH., MH, tokoh pemuda dari Wiwirano dan mantan Ketua Forum Pascasarjana Konawe Utara di Jakarta, menyampaikan bahwa pembusukan terhadap perusahaan resmi sama saja dengan pembusukan terhadap ekonomi daerah. “Di Wiwirano kami merasakan langsung dampak positif keberadaan investasi. Ribuan keluarga menggantungkan hidup pada keberlangsungan perusahaan resmi. Mengganggu perusahaan sama dengan mengganggu rezeki masyarakat,” ungkap Gafur.
Ia juga menilai bahwa aksi-aksi destruktif yang terjadi bukan perjuangan buruh lokal, tetapi disusupi kepentingan eksternal. “Buruh lokal tidak ingin gaduh. Mereka ingin bekerja, ingin tenang, ingin makan. Yang datang bikin rusuh adalah pihak yang tidak memikirkan nasib keluarga buruh lokal,” tandasnya.
Tokoh pemuda Landawe, Mustaman, mantan Ketua FK-GEMMAL, juga memberikan pernyataan keras. “Kami yang lahir di Landawe tahu betul siapa yang benar-benar memperjuangkan daerah ini. Kehadiran perusahaan resmi seperti AKP memberikan lapangan kerja kepada banyak pemuda Landawe. Dan justru pemuda Landawe yang menjadi korban pemukulan dalam aksi destruktif itu,” katanya.
Mustaman menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi kelompok luar untuk memutarbalikkan fakta. “Jangan jadikan daerah kami sebagai panggung konflik. Jika ada masalah, datang dialog. Jangan pukul security, jangan hancurkan kendaraan, jangan aniaya pemuda lokal. Itu bukan perjuangan,” katanya.
Keempat tokoh pemuda Wilalang ini sepakat bahwa Konawe Utara adalah wilayah yang harus dijaga dari infiltrasi narasi destruktif yang hanya ingin menciptakan ketegangan. “Kami menerima kritik, tetapi kritik harus berbasis data. Kami menerima dialog, tetapi dialog harus beradab. Bukan aksi yang merugikan masyarakat lokal,” demikian pernyataan bersama.
Sebagai penutup, Hendrik kembali menegaskan bahwa KPD–WILALANG akan selalu berdiri di sisi kebenaran dan kepentingan masyarakat lokal. “Kami tidak melindungi perusahaan. Kami melindungi kebenaran. Jika perusahaan bersalah, kami akan berdiri paling depan menuntut. Tapi jika perusahaan difitnah dan anak daerah menjadi korban kekerasan, maka kami wajib membela. Konawe Utara harus menjadi ruang harmoni, bukan arena bagi provokasi luar,” pungkasnya.
Laporan : Redaksi
