Berkabar.co – Konawe Utara. Di tengah melimpahnya cadangan nikel yang dikeruk triliunan rupiah dari bumi Konawe Utara, ironi pahit menyelimuti rakyat: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Konawe Utara justru defisit mencengangkan sebesar Rp12,78 miliar.
Fenomena aneh ini memicu kemarahan dan kebangkitan massa dari 13 kecamatan yang kini bersatu dalam ๐๐จ๐๐ฅ๐ข๐ฌ๐ข ๐๐๐ค๐ฒ๐๐ญ ๐๐จ๐ง๐๐ฐ๐ ๐๐ญ๐๐ซ๐ ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฎ๐ค ๐๐๐๐๐ข๐ฅ๐๐ง ๐๐๐ฆ๐๐๐ง๐ .
“Bagaimana mungkin tanah kami diberkahi kekayaan luar biasa, tapi kas daerah kami justru merana, bahkan defisit puluhan miliar? Ini adalah pertanyaan fundamental yang harus dijawab tuntas oleh Pemerintah pusat dan para perusahaan tambang,” tegas Hendrik, seorang aktivis kawakan Konawe Utara yang juga merupakan salah satu inisiator Koalisi.
Hendrik, yang dikenal luas karena rekam jejaknya dalam membela hak-hak masyarakat, bahkan pernah merasakan dinginnya jeruji besi karena vokal menyuarakan keadilan.
“Saya pernah dipenjara bukan karena kejahatan, melainkan karena berani berdiri di garis terdepan membela hak-hak kami yang tertindas. Pengalaman itu justru menguatkan tekad saya bahwa perjuangan ini wajib terus digelorakan hingga keadilan tercapai,” ujarnya penuh semangat.
๐๐ผ๐ฎ๐น๐ถ๐๐ถ ๐บ๐ฒ๐ป๐๐ผ๐ฟ๐ผ๐๐ถ ๐๐ถ๐ด๐ฎ ๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ฟ ๐บ๐ฎ๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ต ๐๐๐ฎ๐บ๐ฎ ๐ฑ๐ถ ๐ฏ๐ฎ๐น๐ถ๐ธ ๐ฝ๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ฑ๐ผ๐ธ๐ ๐ถ๐ป๐ถ:
Abainya Perusahaan Tambang terhadap Ekonomi Lokal: Perusahaan-perusahaan raksasa tambang di Konawe Utara dituding mengabaikan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), dan Permen Investasi/Kepala BKPM No 1 tahun 2022 yang mewajibkan pemberdayaan Kontraktor lokal serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diderah.
“Mereka lebih memilih mendatangkan penyedia jasa dan pekerja dari luar, menyingkirkan potensi ekonomi lokal kami. Rakyat hanya jadi penonton di rumah sendiri!” kecam Hendrik.
Lemahnya Penegakan Sanksi UU Minerba: Koalisi mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Investasi/BKPM untuk bertindak tegas.
“UU Minerba telah memberikan kewenangan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi perusahaan yang melanggar. Kami menuntut sanksi ini ditegakkan! Jangan biarkan peraturan hanya jadi macan kertas,” seru Hendrik.
Korupsi dan Mafia Minerba yang Merugikan Rakyat: Koalisi juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas pengakuan seorang Menteri dari Pusat yang menyebut adanya indikasi korupsi dan praktik mafia triliunan rupiah di sektor minerba.
“Inilah yang menyebabkan kebocoran pendapatan negara, yang pada akhirnya memiskinkan daerah dan menyengsarakan rakyat. Kami menuntut transparansi dan audit menyeluruh atas dana dan keuntungan dari pertambangan nikel di Konawe Utara,” tegas Hendrik.
๐๐ฒ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ด๐ธ๐ถ๐๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐๐ฎ๐ฑ๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ป ๐ ๐ฎ๐๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ ๐๐ผ๐ป๐ฎ๐๐ฒ ๐จ๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐๐ป๐๐๐ธ ๐๐ฒ๐ฎ๐ฑ๐ถ๐น๐ฎ๐ป ๐ง๐ฎ๐บ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ด
๐๐จ๐๐ฅ๐ข๐ฌ๐ข ๐๐๐ค๐ฒ๐๐ญ ๐๐จ๐ง๐๐ฐ๐ ๐๐ญ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐ญ๐ฎ๐ค ๐๐๐๐๐ข๐ฅ๐๐ง ๐๐๐ฆ๐๐๐ง๐ , telah terbentuk dan mendapatkan dukungan luas dari 13 kecamatan dan beragam elemen masyarakat. Dukungan ini datang dari tokoh masyarakat, agama, adat, perempuan, pemuda, mahasiswa, LSM, media, aktivis, kontraktor lokal, dan UMKM. Hal ini menandakan kebangkitan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan di sektor pertambangan.
Hendrik, perwakilan Koalisi, dengan tegas menyatakan: “Kami menuntut investasi yang berkeadilan dan pembangunan yang menyejahterakan rakyat. Koalisi ini adalah wadah perjuangan kami untuk menuntut hak-hak kami dan memastikan kekayaan Konawe Utara dinikmati oleh rakyatnya.”
๐๐ฎ๐ง๐ญ๐ฎ๐ญ๐๐ง ๐๐จ๐๐ฅ๐ข๐ฌ๐ข ๐๐๐ค๐ฒ๐๐ญ ๐๐จ๐ง๐๐ฐ๐ ๐๐ญ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐ญ๐ฎ๐ค ๐๐๐๐๐ข๐ฅ๐๐ง ๐๐๐ฆ๐๐๐ง๐ :
Koalisi mendesak beberapa hal penting, yaitu :
๐๐๐ฑ๐ถ๐ ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐๐ป๐๐ฒ๐๐๐ถ๐ด๐ฎ๐๐ถ: Mendesak Pemerintah Pusat untuk mengaudit dan menginvestigasi secara menyeluruh praktik korupsi di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Konawe Utara.
๐ฃ๐ฒ๐ป๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ฎ๐ป ๐ฆ๐ฎ๐ป๐ธ๐๐ถ ๐ง๐ฒ๐ด๐ฎ๐: Mendesak Pemerintah Pusat untuk menerapkan sanksi tegas sesuai Undang-Undang Minerba, termasuk pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), bagi perusahaan yang tidak memberdayakan kontraktor lokal dan UMKM serta merusak lingkungan.
๐๐ฒ๐ฝ๐ฎ๐๐๐ต๐ฎ๐ป ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ง๐ฎ๐ป๐ด๐ด๐๐ป๐ด ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ฏ ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐๐๐ฎ๐ต๐ฎ๐ฎ๐ป: Mendesak perusahaan tambang untuk mematuhi regulasi, bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan, serta melibatkan masyarakat dan pengusaha lokal dalam seluruh kegiatan operasionalnya.
๐ฆ๐ฒ๐ฟ๐๐ฎ๐ป ๐๐ป๐๐๐ธ ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ฎ๐๐!
Koalisi menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Konawe Utara untuk bergabung dalam perjuangan ini. Mari bersama-sama memperjuangkan keadilan tambang di Konawe Utara!
๐ฃ๐ฒ๐ป๐๐ถ๐ป๐ด๐ป๐๐ฎ ๐ ๐ฒ๐ป๐ด๐ฒ๐น๐ผ๐น๐ฎ ๐๐ฒ๐ธ๐ฎ๐๐ฎ๐ฎ๐ป ๐ก๐ถ๐ธ๐ฒ๐น ๐ฑ๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐ป ๐๐ถ๐ท๐ฎ๐ธ
Ingat! Kekayaan nikel adalah warisan untuk generasi mendatang. Jika tidak dikelola dengan bijak hari ini, kita akan mewariskan kerusakan lingkungan dan beban sosial kepada anak cucu kita. Kita harus memastikan mereka mewarisi lingkungan yang lestari dan masa depan yang cerah. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat Konawe Utara harus ditegakkan!
๐๐ถ๐ฑ๐๐ฝ ๐ฅ๐ฎ๐ธ๐๐ฎ๐ ๐๐ผ๐ป๐ฎ๐๐ฒ ๐จ๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ! ๐๐ถ๐ฑ๐๐ฝ ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐น๐ฎ๐๐ฎ๐ป๐ฎ๐ป! ๐๐ถ๐ฑ๐๐ฝ ๐๐ฒ๐ฎ๐ฑ๐ถ๐น๐ฎ๐ป ๐ง๐ฎ๐บ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ด
