Berkabar.co – Konawe Utara, 27 Agustus 2025. Sebuah langkah tegas kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Konawe Utara. Wakil Bupati H. Abuhaera, dengan didampingi jajaran OPD terkait dan unsur Forkopimda, turun langsung ke lapangan untuk meredam persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT Indos Cakra Mandiri (ICM) vendor PT Putra Perkasa Abadi (PPA) di site PT Makmur Lestari Primatama (MLP), Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima.
Langkah ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud nyata dari pesan moral bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam ketika rakyatnya diperlakukan tidak adil. Kehadiran Wabup bersama tim yang lengkap mulai dari Dinas Nakertrans, Dinas Lingkungan Hidup, hingga pihak kepolisianโmenjadi bukti keseriusan daerah dalam melindungi tenaga kerja lokal.
Pemerintah Sebagai Fasilitator yang Adil
Dalam konferensi pers usai pertemuan yang berlangsung hampir empat jam, Wabup Abuhaera menegaskan bahwa pemerintah hadir bukan untuk memihak, tetapi untuk memastikan keadilan ditegakkan.
โKami hadir untuk mencari solusi, bukan memperlebar masalah. Perusahaan harus mendengar suara karyawan, dan karyawan pun wajib menghargai aturan yang berlaku. Pemerintah daerah siap menjadi penengah yang adil,โ tegasnya.
Pernyataan ini menunjukkan kepemimpinan yang matang: menenangkan situasi, membuka ruang dialog, dan pada saat bersamaan memberi pesan keras kepada perusahaan agar tidak lagi mengabaikan hak-hak tenaga kerja lokal.
Komitmen Perusahaan untuk Berbenah
Hasil mediasi membuahkan komitmen dari pihak perusahaan. Direktur Operasional PT MLP, Ganjar, mengakui adanya kekurangan dalam manajemen dan berjanji untuk meninjau ulang kasus PHK serta memperbaiki sistem rekrutmen.
Lebih penting lagi, perusahaan menyatakan akan melibatkan pemerintah desa dan kecamatan dalam setiap proses rekrutmen, agar masyarakat lokal mendapatkan prioritas yang layak.
Hal ini menjadi tonggak baru: perusahaan tidak bisa lagi berjalan sendiri tanpa kontrol sosial dan pengawasan pemerintah daerah.
Sinyal Kuat untuk Dunia Usaha
Mediasi ini memberi sinyal kuat kepada seluruh perusahaan tambang di Konawe Utara: pemerintah tidak segan-segan turun tangan jika rakyat dirugikan. Langkah Wabup menjadi pesan moral bahwa investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kepatuhan pada hukum.
Koalisi Rakyat Konawe Utara Untuk Keadilan Tambang menilai sikap Wabup sebagai contoh kepemimpinan progresif, yang tidak hanya menjaga stabilitas daerah, tetapi juga memastikan kehadiran negara di tengah gejolak industri ekstraktif.
Rangkaian mediasi ini membuktikan satu hal penting: Konawe Utara tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya dengan kepemimpinan yang berani melindungi rakyatnya. Ke depan, masyarakat berharap sikap tegas Pemerintah Daerah terus konsisten, agar tidak ada lagi tenaga kerja lokal yang menjadi korban kebijakan sepihak perusahaan.
Wabup Abuhaera telah menegaskan, pemerintah tidak boleh absen dalam urusan rakyat. Dan hari ini, janji itu dibuktikan.
Laporan : Bedirman Alkhatri Tuolako
