Berkabar.co -Langgikima – Konawe Utara. 10 Oktober 2025 —Koalisi Rakyat Konawe Utara Untuk Keadilan Tambang menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang mendalam kepada Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, SH.,MH bersama Wakil Bupati Abuhaera, S.Sos., M.Si., atas komitmen luar biasa dalam menghadirkan program Rp100 juta per dusun yang akan direalisasikan pada tahun 2026.
Langkah besar ini bukan sekadar kebijakan fiskal, tetapi merupakan pernyataan moral dan politik kesejahteraan yang berpihak pada rakyat kecil—khususnya masyarakat dusun yang selama ini menjadi fondasi sosial dan ekonomi daerah.
Program “Rp100 juta per dusun” adalah bentuk konkret keberpihakan pemerintah terhadap rakyat di level paling bawah. Ia mengandung makna keadilan distributif yang dalam: bahwa setiap dusun, tanpa memandang jarak dan status, memiliki hak yang sama atas perhatian negara.
Ketua Koalisi, Hendrik, menilai bahwa gagasan Bupati Ikbar ini merupakan lompatan paradigma dalam pembangunan daerah.
“Program Rp100 juta per dusun bukan sekadar kebijakan populis, melainkan wujud nyata pemerataan keadilan. Bupati Ikbar sedang menulis ulang sejarah pembangunan: dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali ke rakyat,” ujar Hendrik dengan tegas.
Konsep ini selaras dengan prinsip subsidiaritas dalam tata pemerintahan modern—yakni, bahwa keputusan dan sumber daya harus didekatkan kepada masyarakat yang paling memahami kebutuhan mereka sendiri.
“Inilah wujud pemerintahan yang benar-benar hidup, bukan di atas kertas, melainkan di tengah denyut nadi rakyat,” tambah Hendrik.
Bagi Koalisi, program ini memiliki dimensi yang jauh lebih dalam dari sekadar alokasi dana. Ia adalah politik kemanusiaan yang membumi. Dalam ruang-ruang sunyi dusun, di mana harapan sering kali terasa jauh, kehadiran negara melalui program ini menjadi pengingat bahwa keadilan sosial bukan utopia — ia bisa diwujudkan dengan kebijakan yang berpihak.
“Kita menyaksikan bagaimana Bupati Ikbar mengubah kekuasaan menjadi pengabdian, mengalirkan kebijakan menjadi kasih, dan menjadikan anggaran sebagai instrumen kesejahteraan. Program ini bukan proyek; ini pesan moral: kemakmuran sejati dimulai dari dusun,” tegas Hendrik.
Lebih dari itu, Koalisi melihat program ini sebagai jembatan harmoni antara rakyat dan pemerintah daerah. Ia membuka ruang kolaborasi sosial yang konstruktif, di mana rakyat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga perancang masa depan mereka sendiri.
Dengan adanya alokasi Rp100 juta per dusun, masyarakat akan memiliki keleluasaan untuk menentukan prioritas pembangunan—apakah untuk infrastruktur dasar, pemberdayaan UMKM, kegiatan keagamaan, pendidikan, atau kegiatan sosial lainnya.
“Kami percaya, ketika masyarakat diberi kepercayaan, mereka akan menjawabnya dengan tanggung jawab moral yang tinggi,” tutur Hendrik.
Koalisi menegaskan komitmennya untuk mengawal program ini secara kritis namun konstruktif. Pengawasan publik bukan untuk menghambat, melainkan memastikan agar setiap rupiah sampai ke tangan rakyat tanpa distorsi birokratis, tanpa intervensi elit, dan tanpa penyimpangan moral.
Secara filosofis, Hendrik menilai bahwa gagasan Bupati Ikbar sejalan dengan falsafah Tolaki yang berbunyi,
“Inae konasara ie pinesara, inae liasara ie pinekasara.”
Artinya, barang siapa yang menjunjung adat dan nilai-nilai kehormatan akan dihormati, dan barang siapa yang melanggar atau tidak menghormati adat akan dikenai sanksi atau dikucilkan oleh masyarakat.
Falsafah ini adalah hukum moral masyarakat Tolaki yang menegaskan keseimbangan antara penghormatan dan tanggung jawab. Dalam pandangan Hendrik, makna ini sangat relevan dengan semangat kepemimpinan Bupati Ikbar yang berani menegakkan nilai keadilan sosial: menghargai rakyat kecil melalui tindakan nyata, dan menegakkan disiplin moral agar pembangunan tidak menyimpang dari amanah.
“Bupati Ikbar telah menyalakan kembali nilai luhur Tolaki: bahwa kehormatan diperoleh dari ketaatan pada nilai-nilai kebenaran, dan pelanggaran terhadap nurani rakyat akan berbuah sanksi moral. Itulah makna sejati falsafah Tolaki dalam konteks pemerintahan modern,” ujar Hendrik dengan nada reflektif.
Koalisi juga menegaskan bahwa program ini memiliki nilai historis tersendiri: ia akan dikenang sebagai tonggak baru tata kelola pembangunan desa di Konawe Utara. Sebuah inovasi yang menyatukan strategi teknokratik dan nilai humanistik dalam satu langkah yang elegan dan berani.
“Dalam dunia yang sering terjebak pada narasi besar tentang tambang dan investasi, Bupati Ikbar justru mengingatkan kita bahwa pembangunan sejati bukan sekadar menggali bumi, tapi menumbuhkan manusia,” ujar Hendrik.
Program ini menjadi simbol bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari gedung tinggi atau pabrik megah, tetapi dari senyum petani, pedagang kecil, ibu rumah tangga, dan pemuda dusun yang merasakan manfaat langsung dari kehadiran negara.
Koalisi Rakyat Konawe Utara Untuk Keadilan Tambang menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mengawal dan memperkuat implementasi program ini, agar semangat keadilan, kemandirian, dan kemakmuran desa benar-benar hidup di setiap dusun Konawe Utara.
“Kesejahteraan sejati tidak diukur dari seberapa besar tambang dibuka, tetapi dari seberapa dalam rakyat merasakan hadirnya keadilan.”
