Berkabar.co – Morombo – Konawe Utara. Pada hari ini, sebuah babak baru diawali di wilayah Konawe Utara. Koalisi Rakyat Konawe Utara untuk Keadilan Tambang secara resmi dideklarasikan, menjadi rumah juang dan wadah pemersatu yang menyuarakan aspirasi masyarakat dari pesisir Morombo hingga pegunungan Tetewatu, dari Tondowatu sampai Tetewatu. Koalisi ini terbentuk sebagai respons atas dampak berkepanjangan dari aktivitas pertambangan yang telah mengakibatkan kerugian terhadap tanah, laut, dan harapan banyak keluarga.
Di tengah deklarasi yang dipenuhi semangat tersebut, Wijaya – tokoh masyarakat Morombo Pantai yang diberikan kepercayaan sebagai Ketua Pelaksana Deklarasi Akbar – tidak dapat membendung rasa haru.
“Saya merasa banggaโฆ dan sangat terharu. Sudah sejak lama saya mengimpikan adanya sebuah gerakan yang dapat mempersatukan kita semua, rakyat Konawe Utara, demi kepentingan bersama. Pada hari ini, impian tersebut mulai terwujud,” ujarnya dengan suara bergetar.
Bagi Wijaya, peristiwa ini bukan hanya sekadar pertemuan. Ini merupakan sebuah titik balik. Sebagai seorang warga biasa, dengan kehidupan yang sederhana di tepi pantai, beliau memilih untuk mengabdikan dirinya berjuang bersama rakyat.
“Saya bukanlah siapa-siapa. Saya hanyalah seorang warga Morombo Pantai yang ingin menyaksikan daerah ini berkembang, adil, dan sejahtera. Saya berharap anak cucu kita kelak dapat mewarisi tanah yang lestari, laut yang kaya akan ikan, dan udara yang bersih,” tambahnya.
Wijaya menyampaikan ajakan yang tulus kepada seluruh elemen masyarakat:
“Dari Tondowatu hingga Tetewatu, marilah kita bersatu! Marilah kita lindungi tanah kita dari keserakahan Tambang yang mengancam kehidupan kita. Janganlah kita menunggu hingga semuanya terlambat. Inilah saat yang tepat!”.
Tuntutan kita adalah:
1. Implementasi UU dan Permen tentang Pemberdayaan Kontraktor Lokal dan UMKM
Mewajibkan seluruh perusahaan tambang untuk mengutamakan jasa dan kontraktor lokal sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2025 dan Permen Investasi No. 1 Tahun 2022. Hentikan praktik monopoli pihak luar.
2. Penghentian Kriminalisasi Rakyat & Aktivis
Hentikan segala bentuk intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap warga, aktivis, jurnalis, mahasiswa, dan LSM yang memperjuangkan hak-hak rakyat.
3. Pemulihan Lingkungan & Reklamasi Tambang
Hentikan pencemaran laut, sungai, dan tanah. Perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi pasca tambang dan menghentikan pembiaran hutan gundul. Pulihkan lahan dan mata pencaharian masyarakat yang terdampak.
Koalisi ini bukan hanya sebuah forum, melainkan sebuah gerakan yang lahir dari hati nurani. Sebuah komitmen untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan rakyat Konawe Utara menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Saya telah siap secara lahir dan batin. Marilah kita bergandengan tangan, karena jika bukan kita yang menjaga, siapa lagi?” tutup Wijaya sambil mengusap air matanya.
Laporan : Redaksi
