Berkabar.co – Konawe Utara, 6 Agustus 2025 — Sebuah momentum bersejarah tengah lahir di jantung Sulawesi Tenggara. Suara rakyat mulai menggema dari pelosok desa dan lembah-lembah tambang yang selama ini sunyi karena ketidakadilan. Sebanyak 10 dari 13 kecamatan di Kabupaten Konawe Utara resmi menyatukan tekad dan langkah dalam membentuk Koalisi Rakyat Konawe Utara Untuk Keadilan Tambang, sebuah gerakan rakyat yang lahir dari bawah, sebagai bentuk protes dan tuntutan terhadap ketimpangan yang telah berlangsung terlalu lama.
Pertemuan ini menghadirkan perwakilan dari Kecamatan Motui, Lembo, Wawolesea, Lasolo, Molawe, Andowia, Asera, Langgikima, Landawe, dan Wiwirano. Sementara tiga kecamatan lainnya – Sawa, Oheo, dan Laskep – belum sempat hadir, namun pintu perjuangan tetap terbuka. Koalisi ini mengajak seluruh kecamatan untuk turut bergabung dalam satu barisan, memperkuat gelombang besar menuju Deklarasi Akbar Rakyat Konawe Utara.
Lebih dari sekadar forum wilayah, pertemuan hari ini menjadi ruang konsolidasi lintas elemen yang luar biasa. Hadir pula :
✅ Tokoh perempuan dan perwakilan gender
✅ Mahasiswa dan pemuda yang berani bersuara
✅ Media lokal dan LSM yang selama ini aktif mengawal isu rakyat
✅ Tokoh masyarakat dari berbagai desa dan kampung
✅ Perwakilan pengusaha lokal dan pelaku UMKM yang selama ini hanya jadi penonton di atas tanah mereka sendiri
Semua bersatu dalam satu suara:
“Sudah cukup rakyat Konawe Utara menjadi korban eksploitasi tambang tanpa keadilan. Saatnya bersuara. Saatnya bertindak.”
“Kami tidak hanya berkumpul, kami bersepakat. Kami bentuk struktur terbuka, dan saya ditunjuk sebagai Sekretaris dan salah satu pemrakarsa Koalisi Rakyat Konawe Utara Untuk Keadilan Tambang, bersama Bapak Wijaya dari Desa Morombo Pantai sebagai Ketua Struktur Pelaksana Deklarasi. Kami akan bergerak cepat untuk konsolidasi hingga hari Deklarasi Rakyat,”.
Hendrik, aktivis rakyat dan juru bicara Koalisi.
Berjuang Berdasarkan Hukum, Bergerak Bersama Rakyat. Koalisi ini berdiri bukan semata-mata karena kekecewaan, tapi juga karena dasar hukum yang tegas dan adil:
📌 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
📌 UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan dan Keadilan Ekonomi Daerah
📌 Permen Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kemitraan Usaha Besar dan Usaha Lokal
Semua regulasi itu mengamanatkan: perusahaan tambang WAJIB melibatkan, memberdayakan, dan bermitra dengan perusahaan lokal, UMKM, serta masyarakat setempat. Namun kenyataannya, rakyat hanya disisakan debu tambang dan janji kosong.
Harapan Besar Kepada Senator Rakyat, Bapak La Ode Umar Bonte. Dalam pernyataan resmi Koalisi, rakyat Konawe Utara juga menyampaikan harapan besar kepada salah satu tokoh nasional kebanggaan Sulawesi Tenggara: Bapak La Ode Umar Bonte, Anggota DPD RI. Selama ini, beliau dikenal sebagai sosok yang cepat merespons keluhan masyarakat, peka terhadap penderitaan rakyat kecil, dan tidak pernah ragu bersuara lantang di Senayan demi kepentingan daerah.
“Kami berharap Bapak La Ode Umar Bonte dapat menjadi suara kami di Senayan. Suara rakyat Konawe Utara ini bukan sekadar keluhan, tapi jeritan yang lahir dari luka panjang akibat ketimpangan tambang. Kami yakin, Bapak Umar Bonte tidak akan membiarkan suara ini tenggelam,” ujar Hendrik.
Koalisi percaya, dengan dukungan tokoh-tokoh nasional seperti beliau, perjuangan rakyat tidak akan dibiarkan berjalan sendiri.
Deklarasi Rakyat Akan Digelar! Saat ini, Koalisi tengah mempersiapkan Deklarasi Akbar yang akan menjadi panggung utama untuk menyuarakan tuntutan rakyat secara terbuka. Deklarasi ini diharapkan menjadi lautan manusia, bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai bukti bahwa rakyat Konawe Utara tidak takut lagi bersuara.
Kami menyerukan kepada seluruh rakyat:
🌾 Petani dan nelayan yang lahannya tergeser tambang
👷 Pekerja lokal yang hanya jadi penonton di kampung sendiri
🧕 Perempuan yang melihat tanahnya hancur tapi tak punya tempat mengadu
📢 Pemuda dan mahasiswa yang muak dengan ketidakadilan
🛠️ UMKM dan kontraktor lokal yang terus dipinggirkan
Bangkitlah! Ini waktunya! Mari bersatu. Mari lawan ketidakadilan dengan keberanian. Mari rebut kembali hak kita yang dijamin oleh Undang-Undang.
Laporan : Redaksi
