Berkabar.co – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan sindiran tajam kepada Mahkamah Agung (MA) terkait putusan yang memberikan keringanan hukuman kepada mantan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov). KPK menyoroti perbedaan sikap penegakan hukum antara Indonesia dan negara tetangga, Singapura, yang dinilai jauh lebih tegas terhadap pelaku korupsi.
KPK Bandingkan Penanganan Koruptor di Singapura dan Indonesia
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara KPK mengungkapkan kekesalannya atas keputusan MA yang dianggap memberikan “diskon hukuman” kepada Setnov. Menurut KPK, hal ini justru mengirimkan sinyal negatif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kita lihat di Singapura, mereka sangat tegas dan tidak memberi ruang bagi koruptor untuk mendapatkan perlakuan khusus. Hukuman dijatuhkan secara adil dan tanpa kompromi,” ujar juru bicara KPK.
Sindiran Keras untuk Mahkamah Agung
KPK menilai keputusan MA yang meringankan hukuman Setnov bertolak belakang dengan semangat penegakan hukum yang seharusnya tegas dan tanpa pandang bulu. Sindiran ini menjadi bentuk keprihatinan KPK terhadap praktik peradilan yang dinilai masih memberikan perlakuan istimewa kepada pelaku korupsi tertentu.
“Diskon hukuman seperti ini justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemberantasan korupsi,” tambah KPK.
Dampak Putusan terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi
KPK mengingatkan bahwa pemberian keringanan hukuman kepada koruptor kelas kakap seperti Setnov dapat menghambat semangat dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat pun berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan tegas.
“Korupsi adalah musuh bersama, dan penegakan hukum harus menjadi benteng utama. Jika hukuman dikurangi tanpa alasan yang kuat, maka upaya kita untuk memberantas korupsi akan terhambat,” tegas KPK.
Harapan KPK ke Depan
KPK berharap Mahkamah Agung dan seluruh lembaga peradilan dapat mengambil sikap yang lebih tegas dan konsisten dalam menangani kasus korupsi. Penegakan hukum yang adil dan tanpa kompromi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi.
“Kami terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak demi mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan,” tutup KPK.
Dengan sindiran keras ini, KPK mengingatkan pentingnya integritas dan ketegasan dalam sistem peradilan Indonesia agar tidak kalah dengan negara-negara lain yang lebih disiplin dalam menghadapi koruptor. (**)
