Heboh! Ucapan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo: “Kita habisin aja uang negara biar negara ini tambah miskin”.

oleh -173 Dilihat

Berkabar.co – Gorontalo — Sebuah video singkat yang menampilkan pernyataan kontroversial seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu (Fraksi PDI-Perjuangan), mendadak viral pada Jumat (19/9/2025).

Dalam cuplikan yang tersebar di TikTok, Instagram, dan platform lain, Wahyudin terdengar berujar sambil tertawa bahwa mereka hendak “merampok” dan “menghabiskan uang negara”, komentar yang memicu gelombang kecaman publik.

Video itu berdurasi singkat namun cepat beredar: Wahyudin terlihat sedang mengemudi menuju Makassar dan mengatakan, “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara… Kita rampok aja uang negara ini, kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin,” sambil tertawa. Potongan video itu mendapat reaksi keras netizen yang menilai ujaran tersebut melecehkan tugas wakil rakyat dan merendahkan kepercayaan publik.

BACA JUGA:  Pilwali Kendari, Yudhi-Nirna Klaim Unggul dalam Hitung Cepat Internal

Menanggapi kemarahan publik, Wahyudin lantas mengunggah klarifikasi dan permintaan maaf. Dalam pernyataannya yang juga diunggah di akun media sosialnya, ia menyatakan menyesal atas ucapannya, menyebut bahwa tidak ada niat untuk menyinggung masyarakat, dan berjanji melakukan klarifikasi resmi termasuk menemui Badan Kehormatan DPRD serta partainya. Namun, rekam jejak video tersebut sudah tersebar luas sehingga kontroversi berlanjut.

Reaksi resmi cepat bermunculan. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan akan memanggil Wahyudin untuk meminta penjelasan dan menelaah kemungkinan pelanggaran kode etik. Ketua BK bahkan menyinggung informasi bahwa anggota tersebut diduga dalam pengaruh alkohol saat merekam video, yang jika terbukti tetap dapat menjadi dasar pemeriksaan etik.

BACA JUGA:  LSS Umumkan Hasil Survei Opini Publik Terhadap Dinamika Politik dan Pemerintahan di Buton Tengah

Media nasional dan akun berita online menyorot bahwa pernyataan seperti ini berpotensi merusak citra lembaga legislatif dan hakikat wakil rakyat yang seharusnya menjaga amanah publik. Permintaan agar partai pengusung (PDIP) dan DPRD Provinsi mengambil langkah tegas pun berdengung di jagat maya: mulai dari klarifikasi terbuka, sanksi internal, hingga desakan pengunduran diri jika bukti pelanggaran etik kuat.

 

Laporan : Redaksi